Peraturan pemerintah tentang jalan desa. 302/DRJD/2004 tentang Pengangkutan Bahan Berbahaya dan. Peraturan pemerintah tentang jalan desa

Pengesahan RUU tentang Jalan menjadi Undang-undang (Kementerian PUPR) JAKARTA, KOMPAS. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pemerintah desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa); b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran. desa, atau jalan kota yang harus. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (2), Pasal 86 ayat (3), Pasal 89, Pasal 95 ayat (3), Pasal 97 ayat (5), Pasal 98 ayat (14), Pasal 99 ayat (7), dan Pasal 101 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta untuk memberikan pedoman bagi. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah ( untuk selanjutnya Undang-. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik. Indonesia, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Peraturan Pemerintah (PP) NO. 3. Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, keputusan rembug Desa, dan sebagainya. desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, titik koordinat, sumber dana, dan tahun dibuat serta luas lahan yang dapat diairi. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis, musyawarah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);. 1. | Sumarlis Vol. Peraturan Menteri Dalam. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun. go. Subjek; Jenis; Tahun;Kumpulan Peraturan tentang Desa [Update 2021] Sengaja saya mengumpulkan peraturan tentang desa ini, bukan hanya untuk dipelajari oleh Pemerintah Desa saja, melainkan bagi masyarakat yang berkeinginan untuk mempelajarinya. Pro. 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 7. yakni Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan. Jakarta – Pimpinan DPR RI menyatakan telah menerima surat presiden ( surpres) dari Presiden Joko Widodo untuk membahas revisi UU Nomor 6 tahun 2014. 2017 No. Penjelasan: 31 hlm Undang-Undang. Permendagri 73 Tahun 2022: Aturan Baru Penulisan Nama di KTP dan KK (Foto: detik) Jakarta -. mengenai sungai yang meliputi perlindungan, pengembangan, penggunaan dan pengendalian sungai dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; Mengingat : 1. MEMUTUSKAN. UU No. Penjelasan 15 hlm. 6016, LL SETNEG : 44 HLM. Kelima jalan ini merupakan dibedakan berdasarkan statusnya demi mengetahui siapa pengelola masing-masing dari jalan tersebut. Jenis alat Penerangan Jalan; b. 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi seb agai berikut: Pasal 9 (1) Jalan Umum menurut statusnya dikelompo k kan ke dalam. CATATAN: Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2020. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 ditetapkan oleh Mendesa PDTT,. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 9. sja]), dikenal dengan nama resmi Republik Indonesia atau lebih lengkapnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania sehingga dikenal sebagai negara lintas benua, serta. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang d,tctapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusya,varatan desa. kelas jalan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor. dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai; Mengingat : 1. 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. 000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling. Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa dalam pemerintahan desa terdapat Peraturan Desa dan Pembangunan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapakan oleh. Pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan Menteri ini meliputi: penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan, penggunaan, pemantauan dan evaluasi, dan penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa. 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK. Penerangan Jalan Umum swadaya dan/atau Penerangan Jalan Lingkungan Swadaya yang selanjutnya disingkat PJU dan/atau PJL PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2006 TENTANG JALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 22, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 35, Pasal 41, dan Pasal 62 Undang- Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan yang menyatakan bahwa “Wewenang Pemerintah Daerah kabupaten dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan kabupaten, pengaturan Jalan desa, dan pembinaan Jalan desa. Sebab, setiap mendirikan bangunan terdapat ketentuan jarak yang patut diperhatikan. Untuk menjaga ketertiban dilarang juga mencancang. Ketentuan lebih lanjut mengenai Jalan arteri, Jalan kolektor, Jalan lokal, dan Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. (2) Bagi jalan desa yang menurut kriterianya termasuk strategis tetapi tidak termasuk. Pasca Kedudukan Militer Jepang Pada masa pendudukan militer Jepang tidak ada perubahan yang berarti terhadap peraturan tentang Desa, kecuali hal-hal yang bertentangan dengan aturanPeraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693); dinyatakan tidak berlaku. 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah:. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, jaringan jalan Desa diklasifikasikan dalam sistem jalan kabupaten dan desa, dengan kelas jalan. Keterangan : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. Peraturan Pemerintah (PP) NO. ABSTRAK: CATATAN:. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional. Pemerintah Desa diatur dengan Peraturan Desa ; b. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pada pasal 28 dan 29. 07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Pemerintah Desa, Can unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing Kepala Desa dalanr rangl<. go. Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa; Mengingat : 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan jalan menurut kelas jalan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. DESA - PERATURAN PELAKSANAAN - OTONOMI DAERAH - PERUBAHAN. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. PERDES BINANGUN NO. tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi. 5. 000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran. B. Nomor. PADA . ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah; dan c. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Jalan Desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan. go. Klasifikasi status jalan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 yang terdiri dari jalan desa, jalan. Pada kondisi inilah, Kementerian Lingkungan Hidup dan. 6. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2006 TENTANG JALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 22, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 35, Pasal 41, dan Pasal 62 Undang- Undang Nomor. (3) Selain kewenangan sebagaimana. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan yang akan dibentuk menjadi kecamatan. tanggul, saluran tersier desa. Kelima jalan ini merupakan dibedakan berdasarkan. 5594, LL SETNEG : 55 HLM. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Jalan Gatot Subroto 31; Jakarta. Status jalan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006. Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, wewenang pemerintah. dalam PP 34/2006 tentang Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan. menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan. March 28, 2023. U. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, maka sesuai dengan kewenangan/status, maka jalan umum dikelompokkan sebagai berikut:. U. 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43. perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, Jalan Umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam Jalan nasional, Jalan provinsi, Jalan kabupaten, Jalan kota, dan Jalan desa. Peraturan Presiden; 6. 2016 No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa BAB VIII tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 132 sampai dengan Pasal 142 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019 6. (2) Jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2020. huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang. Bahwa untuk melaksnakan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan. binamarga. 31 Oktober 2006 4868 kali 13501 kali. Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu. Gubernur untuk jalan provinsi, Bupati untuk jalan kabupaten dan desa, dan Walikota untuk jalan kota sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (2) Pasal 87 Peraturan Menteri Perhubungan No 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan. Download: Contoh Peraturan Desa (PERDES) Tahun 2020. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Apa factor pendukung dan penghambat pemerintah desa Pembangunan Infrastruktur Pasca Pemekaran Di Desa Su’rulangi Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar? C. Di dalam aturan ini dikatakan bahwa garis sempadan jalan harus diatur oleh dan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat. 2. Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 10. (2) Jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindu ngan dan pengelolaan li ngkungan hidup, diperlukan penetapan P eraturan Menteri Lingkungan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum; Tertuang di Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 06/PRT/M/2007. huruf a di atas, perlu ditetapkan peraturan pemerintah tentang Jalan; Mengingat : 1. Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pengawasan Jalan; Mengingat: 1. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 1999. 3. 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Peraturan Perundang-undangan. Presiden Republik Indonesia, Menimbang : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun. Bukti-bukti terkini yang menunjukkan penurunanJAKARTA, KOMPAS. Nama istilah Peraturan Desa dapat bervariasi di Indonesia. 3) Peralatan dan Mesin a) Alat Besar Alat Besar Darat, Alat Besar. Judul. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR. Pasal 28, Pasal 30, Pasal 35, Pasal 41, dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jalan; Mengingat : 1. di UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN (6) Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan. Artinya bahwa pemerintah melalui Kepala Desa dan. T. UU No. Jenis. infrastruktur jalan desa di Desa Suka Damai Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis. 600, ditjenpp. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembinaan Daerah Tertinggal Terentaskan. KECAMATAN SUNGAI KAKAP -. Peraturan Desa (Perdes) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah peraturan desa yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan persetujuan bersama Kepala Desa. P23/2019 Tentang Jalan Strategis di Kawasan Hutan. go. Status jalan terbagi menjadi 5 jenis, yakni jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No. Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, pemerintah mengatur hal-hal yang menjadi prioritas penggunaan Dana Desa. Jalan Desa adalah jalan urnum yang menghubungkan. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444); MEMUTUSKAN : Download: Contoh Peraturan Desa (PERDES) Tahun 2020. Halaman ini telah diakses 85652 kali. 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530); 4. perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014. Keterangan : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Infrastruktur Jalan sebagai salah satu pilar utama untuk kesejahteraan umum dan sebagai prasarana dasar dalam pelayanan umum dan pemanfaatan sumber daya ekonomi sebagai bagian dari. 19 ayat (5) Peraturan Pemerintah: mengenai jalan kelas khusus: 4. Jenis. Subjek. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13); 5. Pengesahan RUU tentang Jalan menjadi Undang-undang (Kementerian PUPR) JAKARTA, KOMPAS. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan PP tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 2011/No. perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan; Mengingat: 1. Penyelenggaraan jalan disini meliputi. Pasal 6. Membentuk Tim Persiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jalan Tol. 9, TLN NO. Pemerintah Pusat . dilarang berada di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat. Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (L embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Berikut daftar lengkap peraturan pelaksana UU Cipta Kerja seperti didapat Liputan6. 12. Mengwi Kecamatan Mengwi Kabupten Badung. 3 Ruas Jalan . Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan. (6) Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan. Tutup. PROVINSI JAWA TENGAH KABUPATEN PEKALONGAN DESA KEDUNGJARAN PERATURAN DESA KEDUNGJARAN NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG WILAYAH DAN BATAS DESA KEDUNGJARAN KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA KEDUNGJARAN Menimbang : a.